JAKARTA | portfolio.analisasibernews.com/ – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat selama puncak musim kemarau periode Juli hingga September 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran di berbagai wilayah Indonesia.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. bersama kementerian, lembaga pemerintah, TNI, serta para pemangku kepentingan terkait. Rapat tersebut membahas strategi terpadu untuk meningkatkan efektivitas pencegahan, deteksi dini, hingga penanganan cepat apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi tersebut, Polri bergerak cepat dengan mengoptimalkan berbagai langkah preventif dan operasional di seluruh wilayah rawan karhutla. Hingga saat ini, telah dilaksanakan 151 apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga, 180 kegiatan kesiapan lapangan, serta 2.850 kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, Polri bersama TNI, pemerintah daerah, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, serta berbagai elemen masyarakat telah melaksanakan 168.500 patroli terpadu di kawasan rawan kebakaran. Patroli tersebut bertujuan mendeteksi potensi kebakaran sejak dini sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
Dalam mendukung sistem deteksi dini, Polri memanfaatkan berbagai teknologi modern, seperti drone, CCTV, dan command center yang terintegrasi dengan Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Basarnas. Sistem tersebut memungkinkan pemantauan titik panas (hotspot) secara real-time, sehingga respons terhadap potensi kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Dari sisi kekuatan personel, Polri telah menyiagakan 48.368 personel Sabhara dan 23.360 personel Brimob yang siap diterjunkan kapan saja apabila terjadi kebakaran di daerah rawan. Selain itu, diterapkan pula sistem rayonisasi, yakni pengelompokan wilayah operasional guna mempercepat mobilisasi personel, kendaraan, serta peralatan pemadaman menuju lokasi kejadian.
Berdasarkan data yang dihimpun, luas lahan terdampak karhutla hingga saat ini mencapai sekitar 107.465 hektare. Lima wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak meliputi Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh unsur terkait agar kebakaran tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, maupun aktivitas perekonomian.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. menegaskan bahwa keselamatan personel yang bertugas di lapangan merupakan prioritas utama dalam setiap operasi penanggulangan karhutla.
“Arahan Bapak Wakapolri sangat jelas, yaitu memastikan setiap personel yang bertugas memiliki perlengkapan yang memadai, mulai dari baju tahan api, sepatu tahan api, penutup kepala, masker, hingga peralatan pemadaman bergerak. Keselamatan personel harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasi penanggulangan karhutla,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.
Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia harus didukung dengan kelengkapan peralatan yang memadai agar proses pemadaman dapat berjalan secara efektif tanpa mengabaikan faktor keselamatan personel. Oleh karena itu, Polri terus melakukan pengecekan terhadap kesiapan logistik, kendaraan operasional, serta perlengkapan pendukung lainnya di seluruh jajaran.
Polri juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar, segera melaporkan apabila menemukan titik api, serta ikut menjaga kelestarian lingkungan di wilayah masing-masing.
Melalui kesiapan yang komprehensif, dukungan teknologi modern, serta sinergi yang kuat antara Polri, TNI, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan penanganan karhutla pada musim kemarau tahun 2026 dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif sehingga mampu meminimalkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun aktivitas sosial dan ekonomi.
Sumber: Divhumas Polri (Wid)