portfolio.analisasibernews.com/
Penghimpunan Zakat ASN Naik Signifikan, Bupati Bandung Dorong Perluasan Manfaat untuk Warga
KABUPATEN BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu), memperkuat pelayanan publik, serta memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) saat memberikan arahan dalam kegiatan silaturahmi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bandung, Senin (3/8/2026).
Bagi pemerintah daerah, persoalan Rutilahu bukan semata persoalan fisik bangunan. Di balik rumah yang tidak layak, terdapat keluarga yang membutuhkan perhatian, perlindungan, dan kehadiran negara.
Karena itu, KDS meminta seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa tidak berjalan sendiri-sendiri. Program Rutilahu harus dikerjakan secara gotong royong melalui sinergi dan kolaborasi.
“Kita harus bergerak bersama. Jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama untuk mendapatkan rumah yang layak,” tegas KDS.
Zakat ASN Harus Semakin Besar Manfaatnya
Dalam kesempatan tersebut, KDS mengapresiasi peningkatan penghimpunan zakat profesi ASN melalui Baznas Kabupaten Bandung.
Jika pada 2021 penghimpunan rata-rata berada di kisaran Rp200 juta per bulan, kini angkanya telah meningkat menjadi sekitar Rp1,2 miliar per bulan.
Menurut KDS, peningkatan tersebut merupakan potensi besar yang harus dikelola secara transparan, profesional, dan semakin luas manfaatnya.
“Saya ingin ada komparasi saldo bulan lalu berapa, bulan ini berapa, sehingga semua pemberi zakat profesi bisa mengetahui kebermanfaatan zakatnya,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar bantuan dapat menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang menempati rumah di atas lahan pinjam pakai maupun sewa, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pesannya jelas: semakin besar penghimpunan, harus semakin besar pula kebermanfaatannya bagi masyarakat.
45 Ribu Rutilahu Harus Ditangani dengan Kolaborasi
KDS menyebut masih terdapat sekitar 45.000 rumah yang membutuhkan penanganan di Kabupaten Bandung.
Jumlah tersebut, menurutnya, tidak mungkin diselesaikan hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan.
Karena itu, seluruh OPD diminta mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing, sementara pemerintah desa didorong memperkuat alokasi anggaran dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Jangan hanya menunggu program dari pemerintah kabupaten. Desa juga harus bergerak, OPD bergerak, semua harus mengambil bagian,” tegasnya.
Percepatan tersebut diharapkan dapat membuat penanganan Rutilahu berlangsung lebih merata, terukur, dan tepat sasaran.
Pelayanan Publik Tidak Boleh Lambat
Selain persoalan perumahan, KDS mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan pada akhirnya dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
ASN dituntut meningkatkan kompetensi dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital agar pelayanan administrasi pemerintahan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan efektif.
Birokrasi tidak boleh menjadi tembok bagi masyarakat. Birokrasi harus menjadi jembatan yang memudahkan masyarakat memperoleh hak-haknya.
KDS juga meminta perangkat daerah memperhatikan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) ASN agar dapat dilaksanakan tepat waktu dan dikelola secara tertib serta akuntabel.
Menurutnya, kesejahteraan aparatur harus berjalan seiring dengan tuntutan peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai seperti kejadian di daerah lain. Saya tidak mau kejadian ada PPPK yang di-PHK karena pemerintah daerahnya gagal bayar,” tegasnya.
Kemerdekaan Harus Terasa Sampai ke Tingkat Desa
Memasuki bulan Kemerdekaan, KDS menginstruksikan seluruh ASN untuk ikut menghidupkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kegiatan tidak hanya dipusatkan di tingkat kabupaten, tetapi juga harus menggema hingga kecamatan dan desa.
Semangat kemerdekaan, menurutnya, harus menjadi momentum memperkuat persatuan, gotong royong, nasionalisme, dan kepedulian sosial.
Integritas Adalah Harga Mati Birokrasi
Di penghujung arahannya, KDS kembali menegaskan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.
Ia memastikan selama kepemimpinannya tidak ada praktik jual beli jabatan.
Seluruh ASN diminta bekerja dengan profesionalisme, kejujuran, dan ketulusan serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama pembangunan. Karena itu, mari kita jaga integritas, tingkatkan profesionalisme, dan hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bandung,” pungkasnya.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program.
Ukuran akhirnya adalah apakah masyarakat merasakan negara hadir: rumah menjadi lebih layak, pelayanan semakin mudah, bantuan tepat sasaran, dan birokrasi bekerja dengan integritas.**
Aziz